Reklamasi Pesisir Kota Jakarta

Posted on Posted in Uncategorized

Latar Belakang

  • Adanya kebutuhan lahan di kota Jakarta karena kota Jakarta sesak oleh penduduk bahkan Jakarta dinobatkan sebagai salah satu kota terpadat di dunia
  • Muka tanah Jakarta setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini sangat membahayakan bagi kota Jakarta karena ketika muka tanah turun maka menyebabkan air laut akan mudah untuk masuk dan mengikis daratan dari Jakarta
  • Diperlukan solusi khusus untuk mengatasi kerapatan dan kepadatan penduduk di Jakarta dan juga permasalahan pengikisan daratan di jakarta. Adalah program Giant Sea Wall yang biasa kita sebut reklamasi.
  • Reklamasi untuk menambah ruang pembangunan Jakarta merupakan salah satu pendapat yang mendukung proyek reklamasi.Kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Juga dengan wilayah timur dan barat yang sudah telanjur padat penduduk karena sejak 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur dan barat.

Kronologis

1995

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta dipaksakan dengan dikeluarkannya Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995

2003

Dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.

2007

Enam pengembang yang mendapat hak reklamasi (PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo) menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.

2008

Muncul Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Perpres No. 54 Tahun 2008 ini mencabut Kepres No. 52 Tahun 1995 dan Keppres No. 73 Tahun 1995 soal reklamasi namun sepanjang yang terkait dengan penataan ruang.

2009

Pada 28 Juli 2009 Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan kasasi ke MA, memutuskan mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan, reklamasi menyalahi amdal.

2011

MA mengeluarkan putusan baru (No 12/PK/TUN/2011) yang menyatakan, reklamasi di Pantai Jakarta legal. Pemprov DKI Jakarta harus membuat kajian amdal baru untuk memperbarui amdal yang diajukan tahun 2003. Juga dengan pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang melibatkan pemda di sekitar teluk Jakarta

2012

Presiden SBY menerbitkan Perpres No 122 Tahun 2012 mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyetujui praktik pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.

2014

Dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2013 keluar pada Desember 2014 dengan pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

2015

Akhir September, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasireklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Pada Oktober, Pemprov DKI menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi.

 

Permasalahan

  • Perizinan

Dalam permasalahan perizinan dari proyek ini masih tidak jelas apakah memang perizinannya ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta ataukah kepada Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kemaritiman dll. Permasalahan izin ini sampai sekarang belum jelas adanya dan juga jika berdasarkan sumber hukum yang ada bahwa Mega Proyek ini mempunyai dua sumber hukum yang bertentangan yaitu Keppres No. 52 tahun 1995 yang intinya memaksa proyek ini dapat berjalan akan tetapi dilain sisi pada tahun 2003 kemetrian lingkungan hidup mengeluarkan Surat Keputusan No.14 tahun 2003 yang berisi ketidaklayakan proyek ini.

  • Sosial

Dari segi permasalahan sosial jelas berdampak terutama penduduk pesisir kota Jakarta. Mereka terpaksa tersingkir karena adanya proyek ini. Tempat tinggal mereka akan digunakan sebagai lahan proyek. Yang tidak jelas disini adalah apakah proyek ini juga diperuntukkan penduduk pesisir kota Jakarta.

  • Lingkungan

Dari segi lingkungan hidup juga terdapat masalah yaitu aliran air yang harusnya mengalir ke muaranya terhambat atau setidaknya terganggu oleh bangunan ini sehingga merubah pola dan aliran air sungai.

 

Pro

  • Menambah luas daratan kota jakarta , pulau baru tersebut bisa diisi dengan bangunan bangunanbaru yang busa difungsikan sebagai pemukiman baru
  • Sebagai dinding pelindung dari abrasi air laut yang sebagian daratannya sudah menurun muka tanahnya
  • Sebagai alat untuk menambahkan pendapatan ekonomi
  • Menciptakan lapangan kerja baru dari proses kostruksi hingga operasional
  • Sebagai ikon baru kota jakarta atau bahkan Indonesia
  • Akan memecah gelombang dan mengurangi resiko abrasi

      

Kontra

  • Pulau buatan hasil urukan akan mengisi tempat yang semulanya berisi air sehinggapermukaan laut menjadi naik
  • Air asin laut akan bercampur dengan air sungai akibat reklamasi tanah
  • Merubah budaya hidupdan pekerjaan nelayan yang mata pencahariannya sebagai nelayan mencari ikan
  • Mengganggu kehidupan laut di area reklamasi seperti terumbu karang ikan dan biota laut lainnya
  • Ketidakseimbangan ekonomi indonesia barat dan indonesia timur akibat pembangunan yang terlalu masif di wilayah barat
  • Mengganggu kabel bawah laut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *