Hasil Kajian Reklamasi Pesisir Kota Jakarta

Posted on Posted in Uncategorized

a1

Latar Belakang Reklamasi Jakarta

Proyek reklamasi pesisir Kota Jakarta dimaksudkan untuk menambah ruang pembangunan Jakarta. Selain itu, reklamasi ini bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya.

Kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Ditambah lagi dengan kondisi wilayah timur dan barat Kota Jakarta yang sudah telanjur padat penduduk karena sejak 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur dan barat.

Tak hanya itu, reklamasi pantai utara Jakarta juga bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantura dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city).


Masalah yang Kompleks

Sangat kompleks permasalahan yang terjadi dalam proses reklamasi Jakarta ini baik dalam perizinan, sosial dan lingkungan. Dalam perizinan, masih terdapat 2 sumber hukum yang bertentangan yaitu Keppres No. 52 tahun 1995 sebagai pendukung keberjalanan reklamasi dan Surat Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup No.14 tahun 2003 yang berisi ketidaklayakan proyek ini. Dalam bidang sosial lebih menjurus ke masyarakat pesisir. Tempat tinggal yang sudah dihuni bertahun-tahun terpaksa harus ditinggal karena akan digunakan sebagai lahan proyek. Aspek lingkungan merapakan yang paling disorot karena reklamasi memang dikenal akan mengganggu ekosistem di pantai utara Jakarta. Peliknya permasalahan yang ada seakan membuat proyek ini terkesan dipaksakan dalam pelaksanaannya.

 a2b

Pro-Kontra Reklamasi

Pro

Menambah luas daratan DKI Jakarta sehingga akan mengurangi kemacetan di Ibukota karena akan dibangun perkantoran dan perumahan di lahan reklamasi. Pembangunan pulau-pulau buatan juga diharapkan akan mengurangi penurunan muka air tanah di Jakarta.

 

Kontra

  1. Lingkungan Hidup

Dari segi lingkungan hidup dapat dibilang bahwa Reklamasi akan merusak wilayah pesisir Jakarta. Ekosistem bawah laut menerima dampak buruk dari proses reklamasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi ekosistem bawah laut di daerah yang akan direklamasi sehingga membuat nelayan harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan ikan. Dampak yang timbul dari proyek reklamasi ini adalah  kotornya air laut akibat proses konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor.

Tanah yang digunakan untuk reklamasi berasal dari daerah Banten dengan cara mengikis gunung. Hal ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang kemudian diprotes oleh warga setempat dikarenakan warga tidak mendapatkan komisi apapun atas rusaknya lingkungan mereka.

 

  1. Ekonomi

Jika dilihat dari sektor ekonomi, proyek reklamasi pesisir kota Jakarta akan menguntungkan bagi pemerintah dan beberapa developer saja. Hal ini dikarenakan pemerintah mendapatkan sebagian dari lahan hasil reklamasi tersebut. Tak hanya itu, sekitar 15% pajak dari penggunaan pulau-pulau reklamasi ini akan masuk ke Pemprov DKI Jakarta yang jelas-jelas akan meningkatkan pendapatan.

Jika dilihat lebih jauh, proyek ini lebih diutamakan untuk kepentingan bisnis, bukan sosial dan lingkungan, sehingga memacu perusahaan besar melakukan monopoli terhadap ekonomi di proyek tersebut. Selain itu, pembangunan proyek ini juga tidak transparan, yaitu hanya terbuka untuk beberapa developer saja.

 

  1. Sosial

Saat reklamasi selesai, presentasi terbanyak dari proyek ini adalah komplek perumahan yang kemungkinan besar akan didominasi oleh perumahan mewah, bukan rumah susun. Bahkan jika lahan tersebut akan dipenuhi oleh para pendatang, bukan warga Jakarta itu sendiri. Hal ini tidak menyelesaikan masalah kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta. Reklamasi Pulau G menyebabkan tertutupnya Sunda Kelapa sehingga menyulitkan akses nelayan untuk berlayar ke laut.

 

  1. Perizinan

Masih banyaknya pendapat yang kontra dengan reklamasi termasuk yang mencatut AMDAL membuktikan bahwa masalah perizinan di proyek reklamasi belumlah selesai. Permasalahan izin ini sampai sekarang belum jelas adanya dan juga jika berdasarkan sumber hukum yang ada bahwa Mega Proyek ini mempunyai dua sumber hukum yang bertentangan yaitu Keppres No. 52 tahun 1995 yang intinya memaksa proyek ini dapat berjalan akan tetapi dilain sisi pada tahun 2003 kemetrian lingkungan hidup mengeluarkan Surat Keputusan No.14 tahun 2003 yang berisi ketidaklayakan proyek ini. Perizinan mutlak dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa proyek reklamasi ini aman untuk dilakukan terutama dari segi lingkungan dan tata ruang.

new-piktochart_15798721_116af90d15da60a88c7b5d9954bed4fbde7b492e

Sikap

Proyek reklamasi ini dapat dikatakan terlambat untuk dihentikan karena pantai utara Jakarta ‘terlanjur’ rusak sehingga telah menghambat pencarian ikan bagi nelayan. Jika proyek ini dihentikan sekarang, maka akan sangat merugikan. Untuk ke depannya, sebaiknya pembangunan tetap dilakukan, namun harus ada solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukan pembenahan dari aspek perizinan, ekonomi sosial dan lingkungan dalam keberjalanan proyek ini kedepannya.

Proyek ini tetap bisa dilanjutkan asalkan dokumen yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Kemudian, syarat AMDAL yang dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup harus diselesaikan, minimal ada Surat Keputusan yang menyatakan bahwa proyek tersebut aman bagi lingkungan sekitar.

Dari aspek ekonomi, peruntukannya lebih dikawal lagi. Perlu juga dilakukan peninjauan apakah sesuai dengan yang tertera, jangan sampai pendirian pulau hanya menguntungkan investor yang mendirikan pulau tersebut. Sebagai proyek jangka panjang, harus menguntungkan untuk banyak pihak dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kalangan atas.

Dalam aspek sosial, masyarakat pesisir Jakarta merupakan pihak yang paling terkena imbasnya. Masyarakat pesisir semakin terpuruk karena ladang pencahariannya semakin sulit diakses akibat proses kontruksi.  Keberpihakan proyek terhadap masyarakat dapat dikatakan rendah tapi memang terlambat untuk proyek tersebut dihentikan. Solusi yang dapat dilakukan ialah disediakan tempat baru untuk nelayan di lokasi reklamasi tersebut atau merelokasi ke tempat yang layak. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat apa yang dapat mereka peroleh apabila proyek reklamasi ini ingin dilanjutkan misalnya akan dibangun rusunawa untuk masyarakat di wilayah pesisir. Lebih baik lagi jika pemerintah membuka tempat pelelangan ikan berskala internasional disana sehingga hasil tangkapan rakyat bisa segera dijual. Selain itu, dengan adanya reklamasi ini diharapkan pergerakan barang dan jasa akan semakin cepat.

Dampak lingkungan harus lebih diperhatikan. Lebih baik meminimalisir jumlah kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Pada dasarnya, reklamasi adalah timbunan. Ketika kita menimbun tanah dalam air, air laut akan naik. Hal ini mungkin aman bagi Jakarta karena adanya Giant Sea Wall, tetapi belum tentu berlaku pada daerah lain. Hendaknya, reklamasi tak hanya memikirkan pembangunan di Jakarta saja, tetapi dilakukan kajian secara lebih holistik. Harus dipikirkan juga bagaimana mengatasi kenaikan air laut di daerah lain.

 

Segala pembangunan pasti menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak. Tidak mudah memang melakukan sesuatu yang menguntungkan semua pihak. Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa sebaiknya menjadi sosok yang kritis dalam segala kebijakan pemerintah. Tidak hanya memberikan kritik melainkan juga memberikan solusi dan menentukan sikap berdasarkan data empiris dan logis serta kajian yang mendalam dari berbagai aspek. Segala tindakan yang dilakukan harus disertai alasan yang jelas. Kasus reklamasi ini merupakan satu diantara sekian banyak kasus pembangunan yang bermasalah di Indonesia. Sebagai mahasiswa kita tidak boleh berdiam diri melainkan harus aktif dalam mencari solusi yang terbaik khususnya untuk masyarakat.

One response to “Hasil Kajian Reklamasi Pesisir Kota Jakarta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *